PANDUGA.ID, BANDUNG – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan untuk mengabulkan gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dalam kasus sengketa lahan yang saat ini digunakan oleh SMAN 1 Bandung. Dengan putusan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dinyatakan kalah dalam gugatan yang telah berlangsung sejak 2024.
Gugatan dengan nomor 164/G/2024/PTUN.BDG telah terdaftar sejak 4 November 2024. Gugatan ini diajukan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai pihak tergugat intervensi.
PLK Gugat Sertifikat Tanah dan Hak Pakai
Dalam petitum gugatan, PLK meminta agar sertifikat hak milik atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung dengan Nomor: 00011/Kelurahan Lebak Siliwangi, yang diterbitkan pada 19 Agustus 1999 dibatalkan. Tanah seluas 8.450 meter persegi itu kini berdiri bangunan SMAN 1 Bandung yang menjadi objek sengketa.
Tak hanya itu, PLK juga meminta agar dokumen sertifikat tersebut dicabut dan dicoret dari daftar buku tanah serta sertifikat hak pakai yang terkait.
Putusan PTUN: Gugatan PLK Dikabulkan Seluruhnya
Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, Majelis Hakim PTUN Bandung akhirnya memutuskan:
“Mengadili, dalam eksepsi, mengatakan eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi tidak dapat diterima seluruhnya,” bunyi salah satu poin putusan, Jumat (18/4/2025).
“Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat (PLK) untuk seluruhnya,” lanjut Majelis Hakim.
Dengan putusan ini, Pemprov Jabar kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas lahan yang selama ini digunakan untuk operasional SMAN 1 Bandung, salah satu sekolah menengah unggulan di kota tersebut.
Belum ada tanggapan resmi dari Pemprov Jabar terkait apakah mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
