PANDUGA.ID, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta mengungkap kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berinisial AZ, yang sebelumnya bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. AZ ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menilap sebagian uang sitaan dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit, yang diputus pada 2022.
Kepala Kejati Jakarta, Patris Yusrian, menyatakan bahwa AZ bertugas mengeksekusi pengembalian barang bukti sebesar Rp 61,4 miliar kepada korban investasi bodong yang berjumlah sekitar 1.500 orang. Namun, dalam prosesnya, eksekusi dilakukan melalui kuasa hukum korban berinisial BG dan OS, yang justru bersekongkol untuk menyunat uang sitaan.
“BG dan OS membujuk Jaksa AZ untuk menyunat uang korban sebesar Rp 23,2 miliar, sehingga uang yang dikembalikan hanya Rp 38,2 miliar,” kata Patris dalam konferensi pers di Kejati Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Pembagian Uang Suap dan Penetapan Tersangka
Dari hasil korupsi tersebut, uang sebesar Rp 23,2 miliar dibagi sebagai berikut:
- Jaksa AZ menerima Rp 6 miliar
- Kuasa hukum BG dan OS masing-masing mendapatkan Rp 8,5 miliar
Kasus ini akhirnya terungkap setelah korban yang tergabung dalam paguyuban melaporkan bahwa mereka tidak menerima uang pengembalian secara utuh.
“Hasil sitaan dari awal sudah kurang, tetapi malah dipotong lagi,” tambah Patris.
Setelah dilakukan penyelidikan, AZ ditangkap saat sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Kini, AZ telah ditahan di Rutan Salemba.
Sementara itu, BG juga telah diperiksa sebagai tersangka, sedangkan OS belum memenuhi panggilan penyidik.
Kasus Investasi Bodong Fahrenheit
Kasus robot trading Fahrenheit merupakan salah satu skema investasi bodong terbesar di Indonesia, yang menyebabkan ribuan korban mengalami kerugian besar. Meskipun pengadilan telah memutuskan penyitaan uang senilai Rp 61,4 miliar, jumlah tersebut belum cukup untuk menutupi seluruh kerugian korban.
Kasus ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, terutama dalam penanganan kejahatan finansial di Indonesia. Kejati Jakarta berjanji akan terus mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap OS yang hingga kini belum memenuhi panggilan.(CC-01)
