PANDUGA.ID, JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa keberadaan satgas pengamanan dari PDIP yang menjaga rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat penggeledahan tidak menjadi masalah. Meskipun demikian, Tessa mengingatkan agar satgas pengamanan tidak menghalangi penyidik dalam melaksanakan tugasnya.
“Siapa pun berhak menjaga, asalkan tidak menghalangi proses penyidikan,” ujar Tessa di Kantor KPK, Jakarta, pada Selasa (7/1).
Tessa menegaskan bahwa setiap pihak yang berusaha menghalangi proses hukum, terutama yang berkaitan dengan penyidikan, dapat dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal ini mengatur tindakan menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi.
“Bila ada upaya menghalangi penyidikan, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghambat proses penyidikan,” tambahnya.
Meski demikian, Tessa yakin bahwa satgas PDIP yang menjaga lokasi penggeledahan tidak akan bertindak melawan hukum. Ia menyatakan bahwa satgas tersebut justru berperan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak mengganggu jalannya penggeledahan.
“Saya yakin mereka taat hukum dan membantu agar proses di lokasi tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekacauan,” ungkap Tessa.
Pada hari yang sama, KPK melakukan penggeledahan di rumah Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan ini dilakukan setelah 14 hari sejak Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024.
Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah, seorang advokat PDIP, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024, yang melibatkan Harun Masiku, seorang buron.
Hasto sendiri terjerat dalam kasus dugaan obstruction of justice (perintangan penyidikan) terkait perkara Harun Masiku. Ia diduga membocorkan informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada awal 2020, yang menargetkan Harun. Hasto juga diduga meminta Harun untuk menyembunyikan handphone dan melarikan diri serta memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menghancurkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Selain itu, Hasto diduga mengarahkan beberapa saksi untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta.
Hasto telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin, namun ia meminta penjadwalan ulang, dengan alasan ingin melakukan pemeriksaan setelah perayaan Hari Ulang Tahun PDIP yang jatuh pada 10 Januari mendatang. (CC02)