PANDUGA.ID, JAKARTA – Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menilai pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait kesiapan kliennya membayar denda Rp 48 miliar tidak tepat. Ia menegaskan bahwa Arsin, yang saat ini berada dalam tahanan, belum menerima pemberitahuan resmi terkait denda tersebut.
“Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau,” ujar Yunihar kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).
Menurutnya, pihaknya baru mengetahui informasi ini dari media, bukan melalui jalur resmi.
“Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita,” tambahnya.
Kasus Pagar Laut di Perairan Tangerang
Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa Arsin, selaku Kepala Desa Kohod, serta perangkat desa berinisial T, terbukti membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kamis (27/2/2025), Sakti menyatakan bahwa keduanya telah dikenakan denda administratif sebesar Rp 48 miliar.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa,” jelas Sakti.
Namun, pernyataan Menteri KKP bahwa Arsin dan T telah menyatakan kesediaannya membayar denda, dibantah oleh pihak kuasa hukum. Yunihar menyatakan bahwa jika kliennya menerima pemberitahuan resmi, pihaknya akan segera mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil.
“Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan,” tegasnya.(CC-01)
