PANDUGA.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah dan ibu menyusui.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pada hari pertama pelaksanaan program MBG, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi telah memproduksi dan mendistribusikan 570 ribu porsi makanan.
“Setiap SPPG mampu menyajikan sekitar 3.000 porsi makanan. Sasaran utama program ini adalah anak-anak sekolah dan ibu menyusui,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
Target Penerima Manfaat dan Anggaran Program MBG
Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk mendukung program MBG hingga akhir tahun 2025, dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menambahkan bahwa pada tahap awal ini, program MBG difokuskan pada sekolah-sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa makanan bergizi ini tersalurkan ke kelompok yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak usia sekolah,” ujar Dadan.
Tantangan Implementasi Program MBG di Sekolah
Namun, implementasi program ini menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pajeleran Sukahati, Cibinong, Jawa Barat, makanan yang dikirim hanya cukup untuk siswa kelas 1 dan 2, meski semula direncanakan untuk seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.
Salah seorang guru yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa pihak sekolah berharap distribusi makanan dapat lebih merata di masa mendatang.
Pemenuhan Bahan Baku dari Koperasi Lokal
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, pemerintah memastikan pasokan berasal dari koperasi-koperasi lokal di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan meningkatkan ketahanan pangan.
Optimisme Pemerintah Terhadap Keberlanjutan Program MBG
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan optimisme terhadap keberlanjutan program ini.
“Kami percaya program MBG akan menjangkau hingga 19 juta penerima manfaat pada akhir 2025, sekaligus mendorong pemberdayaan koperasi lokal,” kata Hasan.(CC-01)
