PANDUGA.ID, JAKARTA – Janji Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di Indonesia mendapat harapan besar dari berbagai pihak.
Salah satunya, Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menilai bahwa langkah pertama Prabowo sebaiknya memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyelaraskan lembaga penegakan hukum di bawah kekuasaan eksekutif.
“KPK perlu diberdayakan secara optimal untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan efektif,” ujar Direktur CSIS, Dr. Rizal Gunawan, Sabtu (26/10/2024).
Selain memperkuat KPK, Dr. Rizal menambahkan bahwa Prabowo harus mampu mengintegrasikan dan menyinkronkan kinerja antar lembaga penegak hukum.
“Tanpa koordinasi yang kuat, upaya pemberantasan korupsi sulit untuk mencapai hasil maksimal,” katanya.
Menurutnya, integrasi yang baik di antara lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian menjadi faktor penting dalam efektivitas pemberantasan korupsi di bawah kabinet saat ini.
Namun, publik juga mengingatkan bahwa janji ini harus dimulai dari lingkaran dalam kabinet Prabowo sendiri.
Beberapa anggota kabinet saat ini diketahui memiliki rekam jejak yang terkait dengan masalah hukum.
“Pembersihan dari orang-orang yang memiliki catatan hukum di kabinet sangat penting untuk menjaga integritas janji Prabowo,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Prof. Hamid Santoso.
Prof. Hamid menambahkan bahwa jika Prabowo tidak segera melakukan pembersihan, dikhawatirkan janji pemberantasan korupsi ini hanya menjadi wacana semata.
“Publik menunggu bukti nyata, bukan sekadar retorika. Tanpa tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap janji ini bisa hilang,” tegasnya.(CC-01)
