PANDUGA.ID, JAKARTA – Tim hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka rekaman CCTV guna membuktikan kebenaran pengakuan staf Hasto, Kusnadi, yang mengklaim dibentak-bentak oleh penyidik KPK.
Dukungan ini disampaikan oleh Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto Kristiyanto.
Menurut Ronny, pembukaan rekaman CCTV akan memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung bahwa penyidik KPK menggeledah Kusnadi tanpa didampingi penasihat hukum ataupun saksi yang netral.
“Dengan dibukanya CCTV, masyarakat bisa melihat bahwa tindakan penggeledahan dilakukan tanpa pendampingan hukum yang seharusnya, atau saksi netral,” ujar Ronny, Jumat (14/6/2024).
Sebelumnya, Kusnadi melaporkan bahwa dirinya mengalami trauma akibat dibentak-bentak oleh penyidik KPK, dan telah melaporkan insiden tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, menyatakan bahwa Dewas akan meninjau rekaman CCTV terkait pemeriksaan tersebut.
Ronny juga menyatakan bahwa kliennya, Kusnadi, mengalami trauma karena barang-barang pribadinya, termasuk ATM yang berisi uang sebesar Rp 700 ribu, disita oleh penyidik KPK.
“Kusnadi sangat tertekan dan merasa hak-haknya dilanggar ketika barang pribadinya disita tanpa prosedur yang benar,” tambah Ronny.
Sementara itu, Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menyampaikan bahwa pelaporan Kusnadi ke Bareskrim Polri dilakukan karena tindakan penyidik KPK, Kompol Rossa Purbo Bekti, yang mengambil barang pribadi Kusnadi dianggap sebagai perampasan, bukan penyitaan.
“Tindakan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai penyitaan, melainkan perampasan, bahkan perampokan,” tegas Chico.
Chico juga menyoroti aspek prosedural yang dilanggar oleh penyidik KPK dalam melakukan penyitaan.
“Dari segi prosedur, cara dan barang yang disita nyata-nyata melanggar hukum. Ini juga untuk menguji keadilan Polri,” ujar Chico.
Ia menambahkan, jika sebelumnya Hasto Kristiyanto begitu cepat diproses dalam kasus wawancara dengan media, maka laporan Kusnadi ini juga seharusnya segera diproses oleh Polri.
Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan KPK dan sejumlah pejabat politik, menimbulkan pertanyaan tentang praktik penyidikan dan keadilan hukum di Indonesia.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut dari Dewas KPK dan Polri untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip keadilan.(CC-01)
