PANDUGA.ID, JAKARTA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, mengemukakan pandangannya bahwa Indonesia tengah mengalami pergeseran dari prinsip “rule of law” ke “rule by law”, yang ia sebut sebagai penyakit hukum.
Pernyataan ini disampaikan Mahfud dalam sebuah acara di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (15/6/2024).
Menurut Mahfud, “rule of law” adalah prinsip di mana masyarakat dan negara harus tunduk pada hukum yang berlaku secara adil dan tidak memihak.
“Rule of law berarti bahwa hukum adalah pemandu utama yang mengatur tingkah laku masyarakat dan negara,” jelas Mahfud.
Sebaliknya, Mahfud menjelaskan bahwa “rule by law” adalah konsep di mana hukum digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat dan mempertahankan kekuasaan mereka.
“Rule by law adalah ketika hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk mengendalikan dan memanipulasi masyarakat,” tegasnya.
Penyakit hukum ini, lanjut Mahfud, dapat dilihat dari praktik pembuatan atau perubahan hukum yang dilakukan sesuai dengan kepentingan politik jangka pendek, kelompok tertentu, dan sesaat.
“Ketika hukum dibuat atau diubah hanya untuk memenuhi kepentingan politik yang sesaat dan demi keuntungan kelompok tertentu, maka kita sedang berada dalam kondisi rule by law,” tambahnya.
Acara di Sekolah Partai PDIP ini menjadi forum penting bagi Mahfud untuk menyampaikan keprihatinannya tentang kondisi hukum di Indonesia.
Ia menekankan bahwa negara harus kembali pada prinsip-prinsip “rule of law” agar keadilan dapat ditegakkan secara merata dan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Mahfud juga mengajak semua pihak, termasuk partai politik, untuk berkomitmen pada prinsip “rule of law” dalam setiap pembuatan kebijakan.
“Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.
Pernyataan Mahfud ini disambut dengan perhatian serius oleh para peserta acara, mengingat pentingnya penegakan hukum yang adil dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan situasi hukum yang dianggapnya mengalami pergeseran ini, Mahfud MD mengingatkan bahwa upaya reformasi hukum harus terus digalakkan agar Indonesia bisa kembali pada prinsip “rule of law” yang sejati, di mana hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan bagi seluruh rakyat.(CC-01)
