PANDUGA.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi supremasi hukum di Indonesia yang menurutnya mengalami pergeseran luar biasa.
Hasto menegaskan bahwa hukum kini sering digunakan sebagai alat kekuasaan, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasto dalam acara pembukaan “sekolah hukum” yang diperuntukkan bagi para calon anggota legislatif PDIP di semua tingkatan.
Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Dalam sambutannya, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan kepada semua calon legislatif terpilih untuk mengikuti sekolah hukum ini.
Tujuannya adalah agar mereka memahami dan menjunjung tinggi supremasi hukum yang benar-benar berdasarkan ideologi Pancasila.
“Ketika suatu negara hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan, seperti yang ditulis oleh Dr. Sukidi di Kompas kemarin, maka di situ adalah awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri,” kata Hasto.
Ia menegaskan pentingnya supremasi hukum yang tidak otoriter dan berfungsi untuk kepentingan rakyat, bukan sebagai alat penindasan oleh kekuasaan.
Sekolah hukum PDIP ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi para calon anggota legislatif mengenai pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dengan demikian, para legislatif diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan menghindari penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan.
Acara ini juga merupakan bagian dari upaya PDIP untuk menciptakan kader-kader yang memiliki integritas tinggi dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.
Hasto menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen PDIP dalam memperjuangkan supremasi hukum yang benar-benar berdasarkan pada ideologi Pancasila demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
