PANDUGA.ID, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh Presiden Jokowi dapat diselesaikan melalui jalur yudisial.
Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi di tengah kebuntuan selama ini, di mana kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.
“Kami berharap penyelesaian yudisial bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini mengalami kebuntuan,” ujar Anis Hidayah, Jumat (7/6/2024).
Selain itu, Komnas HAM juga telah meminta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk memperpanjang masa tugas Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Berat Masa Lalu (PPHAM) yang akan berakhir pada 31 Desember 2023.
Di sisi lain, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Jane Rosalina, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat meski sudah mengakui keberadaan kasus-kasus tersebut.
“Kami menduga, Jokowi ingin ‘memutihkan’ kasus pelanggaran HAM berat dengan membentuk Tim PPHAM,” kata Jane.
Menurut Jane, pemulihan hak korban tanpa melalui proses hukum dapat menghilangkan prinsip pengakuan terhadap pelanggaran HAM berat.
“Pemulihan hak korban harus disertai dengan proses hukum yang jelas untuk memastikan adanya pengakuan terhadap pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.
Pernyataan dari Komnas HAM dan Kontras ini menyoroti pentingnya penyelesaian hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Dengan adanya dorongan untuk penyelesaian yudisial, diharapkan keadilan bagi para korban dapat tercapai dan prinsip-prinsip HAM dapat ditegakkan.(CC-01)
