PANDUGA.ID, JAKARTA – Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) mendorong Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua umum partai politik setelah masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
Usulan ini disampaikan dengan tujuan agar Jokowi dapat terus mengawal pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Bendahara Umum Projo, Panel Barus, menyatakan bahwa Jokowi masih dicintai oleh rakyat dan diyakini mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa setelah purna tugas.
“Jokowi masih bisa berkontribusi untuk bangsa setelah purna tugas pada 20 Oktober 2024, dalam usia 63 tahun,” ujar Panel, Selasa (28/5/2024).
Panel juga menjelaskan bahwa gagasan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dan telah terjadi perbincangan serius mengenai hal ini.
Namun, Panel menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai langkah konkret ke depan sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi sendiri.
“Projo sudah menyampaikan gagasan tersebut kepada Presiden dan terjadi perbincangan serius. Namun, Projo menyerahkan langkah konkret ke depan pada Jokowi sendiri,” tambah Panel.
Dorongan Projo ini muncul di tengah masa transisi pemerintahan dan persiapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Menurut Panel, pengalaman dan popularitas Jokowi dapat menjadi aset berharga dalam mengawal dan mendukung pemerintahan baru ini.
Usulan ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik. Beberapa pihak melihat bahwa Jokowi, dengan pengalaman dua periode sebagai Presiden, memiliki kapasitas untuk memimpin partai politik dan berperan aktif dalam dinamika politik nasional.
Di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa Jokowi sebaiknya menikmati masa purna tugasnya dan memberikan ruang bagi kepemimpinan baru untuk berkembang.
Sementara itu, Jokowi sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait dorongan dari Projo ini.
Publik menantikan bagaimana Jokowi akan menanggapi usulan ini dan apakah ia akan mengambil langkah untuk terlibat lebih lanjut dalam dunia politik setelah masa jabatannya berakhir.
Bagaimana pun, langkah yang diambil Jokowi ke depan akan sangat menentukan dinamika politik di Indonesia, terutama dalam mengawal pemerintahan baru dan memastikan kesinambungan program-program yang telah ia inisiasi selama dua periode kepemimpinannya.(CC-01)