PANDUGA.ID, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kabulkan keberatan atau eksepsi mantan hakim Mahkamah Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim.
Pertama, hakim menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang juga mempunyai fungsi penuntutan.
Penuntutan dilakukan oleh Jaksa KPK, atas perintah Direktur Penuntutan KPK.
Namun menurut hakim, Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapat izin apapun dari Jaksa Agung RI.
“Bahwa meskipun secara institusi Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan fungsi penuntutan, namun jaksa yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum pernah mendapat izin penuntutan dari Jaksa Agung Republik Indonesia, sesuai dengan asas sistem penuntutan tunggal,” kata hakim anggota Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/5/2024).
Ia mengatakan, syarat pendelegasian Gazalba tidak dipenuhi. Sehingga Jaksa KPK tak berwenang menuntut hakim agung nonaktif.
“Sesuai dengan Perintah Jaksa Agung, Penunjukan Jaksa untuk Menjalankan Fungsi di KPK dalam Jabatan Direktur Penuntutan Umum kepada Sekjen KPK tidak ada kewenangan sebagai jaksa dan tidak ada keterangan (penjelasan) pelaksanaan kekuasaan atau petunjuk (instruksi) penggunaan kekuasaan,” tuturnya.
“Dengan demikian, karena tidak sepenuhnya melaksanakan syarat-syarat pemberian izin di atas, maka menurut Majelis Hakim, Direktur Penindakan KPK tidak mempunyai kewenangan penuntutan dan tidak berwenang mengadili perkara yang mengandung tindak pidana korupsi dan TPPU,” tegasnya.
Hakim mengatakan jaksa yang melakukan penuntutan terhadap perkara Gazalba harus mendapat izin dari Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.
Namun menurut hakim, Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus Gazalba karena belum mendapat kewenangan mengadili dari Jaksa Agung yang menangani perkara Gazalba.
Padahal, sebagaimana disebutkan di atas, Direktur Penuntutan KPK tidak berwenang mengadili dan tidak berwenang mengadili perkara pidana korupsi dan pencucian uang.
“Dengan demikian, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak berwenang mengadili seluruh perkara pidana korupsi dan TPPU,” jelasnya.
Dalam putusan selanya, hakim mempertimbangkan Pasal 18 ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung
Ia mengatakan, perintah penunjukan jaksa harus dikeluarkan sebelum perkara atas nama Gazalba Saleh dilanjutkan, karena terlebih dahulu perintah penunjukan jaksa untuk memutus perkara tersebut.(CC-01)
