PANDUGA.ID, SEMARANG – Sejumlah pakar dan tokoh politik menanggapi penghentian penayangan grafik pada aplikasi Sirekap KPU.
Dikatahui penghentian penayangan gratis tersebut dilakukan oleh KPU Selasa (5/3) lalu.
Satu di antara tokoh publik yang bersuara mengenai Sirekap adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa “Ninis” Nur Agustyati.
Ia menilai, langkah KPU menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap itu tidak tepat.
Ninis menegaskan apabila ada kendala, seharusnya diperbaiki bukan menghapus grafiknya.
Sebab, publik tidak bisa lagi melihat gambaran utuh perolehan suara Pilpres 2024 ataupun Pileg 2024.
“Sirekap kini hanya menampilkan formulir model C, yang merupakan laporan hasil suara per TPS,” jelasnya, Rabu (6/3/2024).
Penghentian tayangan Sirekap itu, menurut Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menjadi bukti bahwa ada persoalan di internal KPU.
Ia menganjurkan, KPU untuk mengaudit forensik sistemnya dengan menggunakan lembaga yang kredibel.
Sedangkan Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq berpendapat, penghentian Sirekap justru semakin membuka peluang terjadinya permainan liar dalam proses perhitungan suara.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menuntut KPU memberikan penjelasan secara gamblang tentang penghentian laporan rekapitulasi tersebut.(CC-01)
