PANDUGA.ID, SEMARANG – Konflik agraria pada pemerintahan Jokowi kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, angka konflik agraria saat pemerintahan Jokowi meningkat dari sebelumnya.
Bahkan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan, konflik agraria era pemerintahan Jokowi 2 kali lipat dibanding zaman SBY.
Di mana konflik agraria yang terjadi pada 2015-2023 sebanyak 2.939.
“Sementara dalam 10 tahun pemerintahan SBY ada 1.502 konflik,” ucapnya, Minggu (21/1/2024).
Ia melihat faktor yang membuat laju eskalasi konflik.
Antara lain pembangunan dan investasi yang sangat propasar dan modal.
Sekaligus tak menghormati hak-hak masyarakat atas tanah.
Saat ini, menurutnya, posisi masyarakat makin lemah.
“Hal itu karena pemerintah semakin mengukuhkan berbagai kemudahan proses pembebasan lahan,” tambahnya.
Masifnya pembebasan lahan dikatakannya demi investasi dan percepatan proyek-proyek strategis nasional.
Sebut saja UU Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya seperti PP No. 42/2021 tentang Kemudahan PSN.
“Kemudian PP No. 64/2021 tentang Bank Tanah, PP No. 19/2021 tentang Pengadaan Tanah, dan PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan,” imbuhnya.(CC-01)
