PANDUGA.ID, JAKARTA – Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghubungi pimpinan Bawaslu RI untuk memberikan masukan terkait pengawasan Pemilu 2024.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menginginkan pengawas pemilu lebih proaktif.
“Dalam beberapa hal kami melihat Bawaslu agak lambat dalam melakukan reaksi, tapi kami tidak menyatakan niat mereka untuk melakukan sesuatu, untuk menanggapi laporan-laporan yang ada,” kata Todung kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).
“Tadi kita sudah mengadakan pertemuan dengan Bawaslu dan pertemuannya sangat positif dan konstruktif. Kami meminta Bawaslu untuk lebih proaktif berperan dalam menjaga integritas pemilu dan pilpres,” ujarnya.
Todung beralasan, ke depan, pelanggaran pemilu dan kampanye yang diprediksi akan semakin marak. Terlebih lagi, kampanye akan lebih terbuka mulai 21 Januari 2024.
Pihaknya ingin Bawaslu bisa lebih mengefektifkan kinerja jajaran di daerah.
Ia menyampaikan kasus pelanggaran netralitas kepala dan perangkat desa dalam acara dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kita tidak bisa membiarkan Indonesia melalui pemilu dan pilpres yang membutuhkan banyak hal. Dunia akan menjadi pertanda Indonesia jika kita gagal menjaga integritas pemilu dan pilpres,” tandas Todung.
Di lain pihak Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Harry Yosodiningrat, mengungkit ketidakadilan pemilu dalam masa kampanye di lapangan karena adanya intimidasi-intimidasi.
“Bawaslu juga harus berani menindak karena ada sekelompok, saya sampaikan tadi, bahwa ada masyarakat tertentu yang merasa bangga, merasa gagah berani mengenakan seragam atau alat-alat peraga dari pasangan tertentu,” kata dia.
“Tetapi ada juga yang tidak berani memakai pasangan yang lain. Kenapa? Masih ada intimidasi, takut nanti dipersekusi dan sebagainya. Kita minta Bawaslu harus tegas,” ujar Harry.(CC-01)
