PANDUGA.ID, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tetap berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggandeng petani perkotaan untuk mengelola aset lahan yang kurang dimanfaatkan.
Nantinya, petani bisa memanfaatkan lahan milik Kota Semarang untuk bercocok tanam tanpa perlu membayar sewa lahan.
Namun kemudian pemerintah kota meminta bagi hasil, namun para petani menerima bagian keuntungan yang lebih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Hevealita Gunarianti Rahayu saat acara serah terima sertifikat tanah dan peresmian sertifikat tanah elektronik yang digelar di Balai Kota Semarang, Senin (4/12/2023).
Menurutnya, pemanfaatan lahan kosong tidak hanya bertujuan untuk menjaga kedaulatan pangan, tapi juga untuk kesejahteraan petani.
Proses kerjasama saat ini sedang dalam tahap pendataan lahan yang belum dimanfaatkan.
“Jadi di mana pun kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, yang disampaikan Presiden ya, itu perlu kita atasi,” ungkapnya.
BPKAD saat ini sedang mendata aset mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian.
“Jadi nanti kita transfer ke dinas pertanian dengan model bagi hasil,” ujarnya kepada wartawan.
Ia mendorong instansi terkait segera melakukan pendataan agar program dan kerja sama ini dapat segera dilaksanakan.
“Kami berharap pendataan bisa selesai pada bulan Desember dan bisa bekerja sama dalam bidang ketahanan pangan pada bulan Januari,” ujarnya.
Percepat PTSL
Selain memberikan pendampingan kepada petani, Pemerintah Kota Semarang juga berupaya menerbitkan sertifikat tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Saat ini, Kota Metropolitan Semarang diakui sebagai daerah yang paling cepat menyelesaikan program tersebut.
“Sebenarnya PTSL di Kota Semarang hanya sedikit, jadi mungkin hanya tinggal beberapa persen saja. Saya mungkin lebih mementingkan aset kota lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur BPN Jateng Dwi Purnama mengapresiasi kinerja Pemkot Semarang dalam melaksanakan program PTSL.
Ia mengatakan dukungan Pemkot Semarang terhadap program PTSL sangat meringankan beban masyarakat.
Ia berharap Pemkot Semarang menjadi contoh penerapan program PTSL yang tepat sasaran.
“Tentu saya akan minta bupati atau wali kota menyediakan anggaran untuk APBD, tapi itu akan dilindungi oleh Inpres. Seperti Kota Semarang dan daerah lainnya. Itu biaya BPHTB akan diberikan diskon 40 persen,” tambahnya.(CC-01)
