PANDUGA.ID, SEMARANG – Dalam rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 disetujui sebesar Rp 28,5 triliun.
“Dengan disetujuinya rancangan keputusan tersebut, ditetapkan pula Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023,” kata Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto dalam rapat paripurna, Rabu (29/11/2023).
Anggaran ini disetujui setelah tercapai kesepakatan dalam konsultasi antara Badan Anggaran DPRD Jawa Tengah (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (TAPD) Jawa Tengah.
Hal ini mencakup inisiatif daerah yang berfokus pada isu-isu utama seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan stunting, dan menjaga pemerataan di sektor pendidikan (rencana anggaran BOSDA di Jawa Tengah, insentif bagi guru agama dan madrasah), termasuk pelaksanaan kegiatan dan program kelembagaan.
Rekomendasi lainnya adalah pelaksanaan anggaran harus fokus pada pelayanan dasar dengan standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
Begitu pula dengan tersedianya alokasi anggaran bagi penyelenggaraan pemilu untuk menjamin stabilitas dan keamanan sosial pada tahun politik.
Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nana Sudjana dalam keterangannya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD atas sumbangsih dan masukannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kemajuan Jawa Tengah.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh parpol atas proses pembahasan yang intensif hingga hari ini kita dapat mencapai kesepakatan mengenai RAPBD tahun 2024,” ujarnya.
Usulan Diserahkan ke Kemendagri
Proses selanjutnya adalah kesepakatan APBD tahun 2024 diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
Penilaian dari Menteri Dalam Negeri biasanya memakan waktu sekitar 15 hari.
“Selain itu, tergantung tahapan dan mekanismenya, rancangan peraturan daerah APBD 2024 akan kami serahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi,” ujarnya.
Nana menjelaskan, seluruh program prioritas Pemprov Jateng sudah diperhitungkan dalam RAPBD 2024.
Terkait program pendidikan, BOSDA diarahkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada sekolah swasta yang juga menerima alokasi anggaran BOS.
Termasuk juga dana hibah pendidikan agama, insentif guru, dan dana BOSDA madrasah aliyah.
Pada sektor pertanian, anggaran difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan peningkatan nilai tukar petani.
Salah satunya adalah pemberian asuransi usaha tani padi untuk melindungi petani jika terjadi gagal panen.
Apalagi, Pemprov Jateng tidak hanya memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat setempat, namun juga fokus pada pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem dan upaya menjaga laju inflasi di Jawa Tengah.(CC-01)
