PANDUGA.ID, JAKARTA – Jelang Pemilu 2024, masyarakat harus mewaspadai ancaman yang akan datang, yakni politik uang.
Agar terhindari dari politik uangm calon presiden 2024 Ganjar Pranowo jelaskan cara melawannya.
Merujuk pada situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politik uang dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu.
Tidak terbatas pada pemilih, politik uang juga menyasar penyelenggara pemilu dengan imbalan seperti dokumen atau lainnya.
Praktek ini berkontribusi terhadap terciptanya pemimpin yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan kolektif dan tidak peduli pada kepentingan pemilihnya.
Pasalnya, karena banyak mengeluarkan biaya untuk politik uang, para politisi merasa terpaksa mengambil keuntungan dari jabatannya, salah satunya adalah harus mengembalikan modal yang dikeluarkan selama kampanye.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Amir Arief, menjelaskan alasan politik di Indonesia mahal adalah karena politik uang.
“Menurut penelitian kami, keberhasilan pemilu atau Pilkada 95,5% dipengaruhi oleh kekuatan uang yang sebagian besar juga digunakan untuk membiayai mahar politik. Pemohon harus merogoh kocek masing-masing antara Rp5 miliar hingga Rp15 miliar untuk itu,” kata Amir mengutip situs KPK.
Rekam Jejak Ganjar Melawan Politik Uang
Capres 2024, Ganjar Pranowo, memiliki rekam jejak positif dalam menghadapi ancaman money politic. Hal ini terjadi saat ia mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013.
Saat itu, Ganjar mengaku akan mengedepankan politik yang jujur dan berintegritas dengan cara-cara yang benar.
Sebab itu pihaknya menyiapkan ‘Satgas Anti-Money Politics’. Hal itu kemudian ditradisikan secara internal di lingkungan partai.
Menurut Ganjar, satgas semacam ini pernah dilakukan saat pilkada di Yogyakarta dan Banyumas.
“Di Jogja ditemukan 16 kejadian money politics, sedang di Banyumas sekitar empat atau enam, dan di dua titik itu kita menang,” ujarnya saat itu.
Pembentukan satgas itu, menurut Ganjar, dilakukan untuk benar-benar mewujudkan politik yang bermartabat.
Selanjutnya, pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 21 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015.
Ganjar Pranowo yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) mengimbau masyarakat membongkar praktik money politic.
“Kalau melihat politik keuangan, pelajari, berkoordinasi dengan lembaga pengawas yang proaktif dan masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkannya,” kata Ganjar di sela-sela audit negara persiapan pilkada di beberapa TPS. stasiun (TPS) 01, Desa Karangayu, Kota Semarang, Selasa 12 Agustus 2015.
Menurut Ganjar saat itu, keberanian masyarakat akan membantu mengecam politik uang dan juga mengakhiri praktik buruk pemilukada.
Ganjar meyakini, siapa pun yang berhasil memberitakan dan mengungkap politik keuangan akan mendapat imbalan sebagai bentuk pendidikan politik.
Rekam jejak Ganjar Pranowo dalam memerangi kebiasaan buruk dalam politik uang menunjukkan integritas sekaligus kesiapannya menyelenggarakan pemilu berikutnya pada tahun 2024.
Ganjar Pranowo akan mendampingi Menko Polhukam, Profesor. Mahfud MD, merupakan calon presiden dan calon wakil presiden.(*)
